Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Puryadi, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan fasilitas umum (fasum) dan kebutuhan pendidikan saat menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di Halaman TK Anggrek, Kelurahan Graha Indah, Rabu (29/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Puryadi secara langsung menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), serta pihak kelurahan guna memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan.
“Saya ingin permasalahan yang selama ini berlarut, khususnya terkait legalitas lahan fasum, bisa segera diselesaikan. Ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak terus tertunda dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujar Puryadi.
Ia menyoroti mandeknya pengecoran jalan di RT 28 yang disebabkan belum tuntasnya proses serah terima fasum dari pengembang ke pemerintah kota. Menurutnya, persoalan administratif semacam ini tidak boleh terus menjadi penghambat pembangunan.
“Kita sepakat di lokasi tadi, dinas terkait akan segera memanggil pihak pengembang untuk sinkronisasi data. Harapannya, tidak ada lagi alasan administrasi yang menghambat bantuan pembangunan,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, warga mengusulkan pembangunan sekolah baru di lahan fasum Pesona Bukit Batuah seluas 1,5 hektare. Menanggapi hal itu, Puryadi menyatakan dukungannya karena kebutuhan ruang belajar dinilai semakin mendesak.
“Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah di Graha Indah cukup tinggi. Maka pembangunan sekolah baru ini memang harus menjadi prioritas,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan juga memberikan penjelasan terkait sistem penerimaan siswa baru tingkat SD. Mereka menegaskan bahwa faktor usia tetap menjadi prioritas utama dibandingkan ijazah PAUD atau TK.
“Kami tegaskan, aturan yang berlaku saat ini tetap mengutamakan usia anak. Ini untuk memastikan pemerataan dan keadilan akses pendidikan,” jelas perwakilan Dinas Pendidikan dalam forum tersebut.
Selain itu, warga RT 27 turut menyampaikan keluhan terkait belum terealisasinya pemasangan sembilan titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Menanggapi hal ini, Puryadi berjanji akan mengawal usulan tersebut hingga masuk dalam prioritas anggaran daerah.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini tidak akan berhenti di sini. Saya pastikan akan kami kawal hingga masuk dalam pembahasan anggaran dan direalisasikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan kewajiban untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kehadiran saya di sini bukan seremonial. Ini adalah tanggung jawab kami untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan memastikan semuanya ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tutup Puryadi. (Jer/H)
