Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di Halaman Balai Kota Balikpapan pada Senin, 27 April 2026 menjadi momentum strategis untuk merefleksikan perjalanan panjang desentralisasi di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, H. Alwi Al Qadri, S.P., yang hadir langsung dalam upacara tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah telah membuka ruang luas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, semangat otonomi harus terus dijaga agar tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Peringatan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat bahwa tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai berhasil menjaga stabilitas pembangunan di berbagai sektor. Salah satu indikator keberhasilan yang disorot adalah penurunan angka kemiskinan melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Program-program pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Menurutnya, kebijakan anggaran yang disusun secara kolaboratif antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Sinergi ini memungkinkan hadirnya program-program yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
Selain sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi capaian yang membanggakan. Berdasarkan penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Balikpapan berhasil masuk dalam jajaran “Top 10 Kualitas ASN” untuk wilayah Indonesia Tengah. Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan telah memberikan hasil positif, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur.
“ASN harus menjadi motor penggerak pelayanan publik yang berkualitas. Dengan SDM yang unggul, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam menjalankan reformasi birokrasi. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya soal mempertahankan capaian, tetapi juga meningkatkan standar pelayanan agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital.
Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga legislatif juga berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berada di jalur yang berpihak kepada rakyat. Pengawasan ini penting agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan sinergi yang solid, ia optimistis Balikpapan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
Momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 ini pun diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang lebih mandiri, maju, dan berdaya saing. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Menutup keterangannya, H. Alwi Al Qadri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Balikpapan. Ia berharap capaian yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga.
“Perjalanan masih panjang. Otonomi daerah harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang nyata. Itu yang harus terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (Jer/H)
